Mamuju, Ekispedia.id — Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menegaskan komitmennya dalam mendorong digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu strategi utama untuk memperkuat pembangunan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan BI Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho, dalam forum retret bersama sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sulbar, Ahad (20/7) di Mamuju. Dalam pemaparannya, Eka menjelaskan bahwa penguatan sektor riil dan sistem pembayaran digital merupakan dua elemen kunci dalam membangun fondasi ekonomi Sulbar ke depan.
Ia memaparkan lima aspek penting yang saat ini menjadi perhatian dalam pengembangan ekonomi daerah, yaitu dinamika ekonomi global dan nasional, kondisi ekonomi dan inflasi Sulbar, stabilitas sistem keuangan daerah, potensi sektor unggulan, serta strategi BI Sulbar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kondisi global masih dipengaruhi kebijakan tarif Amerika Serikat, sementara pertumbuhan ekonomi global diperkirakan bertahan di angka 2,8 persen pada 2025. Di sisi nasional, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87 persen (yoy) di triwulan I 2025, sedikit menurun dari triwulan sebelumnya,” ungkap Eka.
Sementara itu, perekonomian Sulbar tercatat tumbuh 4,83 persen pada triwulan I 2025, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,65 persen, dan masih berada di bawah rata-rata nasional. Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi Sulbar dengan kontribusi sebesar 39,21 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 10,78 persen, dengan kelapa sawit (CPO) sebagai komoditas ekspor utama.
“CPO menyumbang lebih dari 92 persen ekspor Sulbar di tahun 2024. Selain itu, komoditas seperti kakao dan kopi memiliki potensi besar karena didominasi oleh perkebunan rakyat, yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” lanjutnya.
Di sektor keuangan, meski pertumbuhan kredit mengalami perlambatan menjadi 4,42 persen, tren risiko kredit mulai menunjukkan perbaikan. Namun, tingginya rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mencapai 190–200 persen menandakan masih dominannya sumber pembiayaan dari luar daerah.
Sebagai bentuk upaya konkret, BI Sulbar meluncurkan berbagai strategi seperti pengembangan klaster pangan strategis, pendampingan UMKM ekspor melalui pull and push strategy, pelatihan pencatatan keuangan, pembuatan database UMKM layak dibiayai, hingga fasilitasi business matching.
Selain itu, penguatan ekonomi dan keuangan syariah menjadi pilar penting yang terus dikembangkan BI Sulbar, melalui tiga fokus utama: produk halal, literasi syariah, dan inklusi keuangan syariah.
Dalam hal sistem pembayaran, perluasan merchant QRIS juga terus dilakukan, tercatat hingga saat ini terdapat lebih dari 85.000 merchant QRIS tersebar di seluruh kabupaten, sebagian besar berasal dari sektor usaha mikro.
“Digitalisasi sistem pembayaran dan penguatan sektor riil akan menjadi katalisator utama ekonomi Sulbar. Dengan sinergi antara BI, pemerintah daerah, lembaga vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya, kami percaya Sulbar bisa tumbuh menjadi provinsi yang maju, tangguh, dan sejahtera,” tutup Eka.
