Surakarta, ekispedia.id – Beras bukan sekadar makanan pokok. Ia adalah simbol ketahanan hidup di Indonesia, sebuah “termometer” yang paling jujur untuk mengukur stabilitas pangan negeri ini. Begitu harga beras bergejolak, alarm seakan berbunyi di dapur rumah tangga, terutama mereka yang hidup dengan penghasilan pas-pasan. Tidak mengherankan, karena lebih dari 95% masyarakat Indonesia bergantung pada butiran nasi untuk mengisi perutnya.
Data terbaru menunjukkan tren yang cukup mencemaskan. Harga grosir beras terus naik dari tahun ke tahun. Mei 2023 rata-rata masih Rp12.102/kg, lalu melonjak ke Rp13.471/kg di Mei 2024, dan puncaknya Mei 2025 mencapai Rp13.735/kg. Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga eceran sudah menyentuh Rp14.795/kg pada Maret 2025. Untuk beras premium, harganya kini menembus Rp16.101/kg. Tak sulit membayangkan betapa kenaikan ini bisa memicu inflasi, apalagi jika terjadi bertepatan dengan Ramadan atau Lebaran.
Benarkah Biaya Hidup di Indonesia Murah?
Sering kita dengar ungkapan klise: “di Indonesia gaji kecil, tapi biaya hidup rendah.” Namun, kenyataan sekarang sepertinya tidak lagi mendukung pernyataan itu. Mari kita bandingkan harga beras dan pendapatan rata-rata di Indonesia dengan negara lain. Memang, harga beras di Tokyo mencapai Rp70.000/kg, di Seoul Rp60.000/kg, Singapura Rp17.000/kg, Kuala Lumpur Rp14.000/kg, dan Bangkok Rp10.000/kg. Jika dihitung konsumsi rata-rata per individu 9 kg per bulan (300 gr/hari), maka biaya beras per orang di Indonesia sekitar Rp144.000 per bulan. Sekilas terlihat kecil, tapi jangan buru-buru menilai murah.
Lihat proporsinya terhadap pendapatan:
- Jakarta: Rp144.000 (2,6% dari gaji rata-rata Rp5,4 juta)
- Tokyo: Rp630.000 (1,1% dari gaji Rp57 juta)
- Seoul: Rp540.000 (1,1% dari gaji Rp46 juta)
- Singapura: Rp153.000 (0,19% dari gaji Rp79 juta)
- Kuala Lumpur: Rp126.000 (0,5% dari gaji Rp25 juta)
- Bangkok: Rp90.000 (0,19% dari gaji Rp48 juta)
Terlihat jelas, meskipun harga beras di Indonesia secara nominal lebih murah, namun beban relatif terhadap pendapatan justru lebih berat. Di sinilah persoalannya: yang menekan bukan sekadar harga, tapi daya beli masyarakat.
Saat Beras Jadi Cermin Kesejahteraan
Karena itu, rasanya tidak adil jika ada yang berkomentar, “di Jepang harga beras jauh lebih mahal, mereka tenang-tenang saja.” Perbandingan semacam ini sering melupakan konteks pendapatan. Masyarakat Indonesia jelas belum bisa disamakan dengan Jepang atau Singapura.
Kenaikan harga beras bukan sekadar angka statistik, melainkan sinyal langsung soal kesejahteraan rakyat. Jika harga bahan pokok naik tanpa diimbangi kenaikan pendapatan, maka anggaran rumah tangga untuk kebutuhan lain (pendidikan, kesehatan, bahkan sekadar hiburan) akan semakin tergerus.
Lebih jauh lagi, tekanan ekonomi yang berlarut-larut bisa memicu masalah sosial: meningkatnya angka kemiskinan, ketidakstabilan, hingga kriminalitas. Inilah alasan mengapa kebijakan harga pangan tidak bisa dianggap sepele.
Menimbang Kembali “Murahnya” Hidup di Indonesia
Kini, pertanyaannya: masih relevankah mengatakan hidup di Indonesia itu murah? Fakta di lapangan menunjukkan biaya hidup rakyat semakin menanjak, sementara gaji tidak berlari secepat harga beras.
Artinya, pemerintah dan pembuat kebijakan perlu benar-benar mendengar denyut kehidupan masyarakat. Stabilitas harga pangan bukan hanya soal ekonomi, melainkan soal martabat bangsa. Karena ketika beras terlalu mahal untuk dijangkau, maka kesejahteraan rakyat hanya tinggal jargon belaka.
