Stabat, Ekispedia.id – Brunei Darussalam sering disebut sebagai “negeri minyak” yang paling makmur di dunia. Dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah, negara ini unik: tidak ada partai politik, tidak ada DPR, bahkan tidak ada pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Rakyat hidup dengan jaminan kesejahteraan, kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan subsidi penuh dari negara.
Bandingkan dengan Indonesia, negeri besar yang sudah 80 tahun merdeka. Demokrasi kita berjalan dengan mekanisme rumit: partai politik, DPR, pemilu yang menelan biaya triliunan rupiah, dan ribuan pejabat yang digaji dari pajak rakyat. Namun, apa hasilnya? Di berbagai daerah, sebut saja Kabupaten Langkat di Sumatera Utara, kemiskinan masih mengakar kuat, infrastruktur compang-camping, harga sembako melonjak, sementara bantuan sosial hanya datang sesekali sebagai obat bius.
Brunei memilih jalan berbeda, mereka tidak repot dengan jargon “kedaulatan rakyat” atau “demokrasi terbesar ketiga di dunia.” Yang mereka lakukan sederhana: kelola kekayaan alam secara langsung, hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Itulah sebabnya rakyat Brunei bisa hidup tanpa beban pajak, tanpa harus ikut menanggung defisit APBN, apalagi jadi korban kebijakan coba-coba.
Indonesia sebaliknya, selalu bersembunyi di balik alasan “negara kita besar dan kompleks.” Padahal, unit geografis Indonesia juga kecil-kecil: provinsi, kabupaten, kecamatan, desa—tidak jauh berbeda dengan Brunei jika dilihat dari skala pemerintahan lokal. Jadi, persoalan “kecil atau besar” hanyalah alasan klasik untuk menutupi kegagalan tata kelola negara.
Pertanyaannya, mengapa Brunei bisa makmur meski kecil, sedangkan Indonesia tetap miskin meski besar? Jawabannya ada pada arah kebijakan. Brunei memusatkan kekuasaan pada sultan, menghilangkan kelas politisi yang hanya sibuk berdebat. Indonesia justru sibuk menghidupi ribuan politisi, birokrat, hingga pejabat daerah yang belum tentu bekerja efektif, tapi menelan anggaran raksasa dari pajak rakyat.
Ironinya, rakyat Brunei bisa merasakan langsung hasil kekayaan negaranya. Rakyat Indonesia? Masih dipalak dengan PPN, PPh, pajak kendaraan, pajak rokok, hingga pajak hiburan. Semua itu mengalir entah ke mana, sementara rakyat di daerah-daerah tertinggal tetap berjibaku dengan kemiskinan.
Demokrasi memang terdengar indah, tapi apakah demokrasi di Indonesia benar-benar menghadirkan kesejahteraan? Atau justru jadi beban, di mana rakyat harus menanggung biaya politik yang mahal, pemilu yang penuh janji kosong, serta parlemen yang lebih sering ribut ketimbang bekerja?
Brunei, dalam kesederhanaan sistem politiknya, justru memberi pelajaran: negara tidak perlu ribet untuk menyejahterakan rakyat. Sementara Indonesia, dalam kerumitan sistemnya, justru sering lupa bahwa makna kemerdekaan adalah menghadirkan kesejahteraan, bukan sekadar merayakan pesta bendera dan pidato tiap Agustus.
Mungkin sudah saatnya kita belajar: merdeka bukan hanya soal simbol dan demokrasi yang gaduh, tapi bagaimana rakyat bisa hidup layak tanpa harus dihantui pajak dan harga yang kian mencekik.
