Jakarta, ekispedia.id – Pemerintah akan semakin mengandalkan instrumen sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu sumber utama pembiayaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Langkah ini dipandang strategis untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara yang terus meningkat sekaligus memperkuat peran ekonomi syariah nasional.
Instrumen SBSN dinilai mampu menjadi alternatif di luar utang konvensional. Bahkan, pemerintah kini memperluas variasi produk sukuk, mulai dari green sukuk yang mendukung proyek ramah lingkungan hingga Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang mengintegrasikan instrumen wakaf dengan pembiayaan pembangunan.
Peneliti Center of Sharia Economic and Digital INDEF, Abdul Hakam Naja, menyebut penerbitan sukuk terus menunjukkan tren positif baik dari sisi nilai maupun diversifikasi produk. Menurutnya, inovasi yang dilakukan pemerintah membuat sukuk memiliki peran lebih dari sekadar instrumen pembiayaan.
“Green sukuk kita sudah diakui di level global. CWLS juga jadi terobosan karena menghubungkan potensi wakaf umat dengan instrumen keuangan negara. Ini menunjukkan sukuk bukan hanya instrumen pembiayaan, tapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi syariah,” kata Hakam dalam diskusi bertajuk Ekonomi Syariah dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, Senin (25/8/2025).
Ia menambahkan, arah kebijakan pemerintah tersebut sejalan dengan tren global. Data menunjukkan aset keuangan syariah dunia mencapai USD 4,93 triliun pada 2023 dan diperkirakan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
Namun demikian, Hakam menilai perlunya diversifikasi proyek yang dibiayai melalui sukuk agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat luas.
“Kita harapkan ada lebih banyak proyek sosial, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan UMKM yang bisa dibiayai melalui SBSN, tidak hanya infrastruktur berskala besar,” ujarnya.
